Akhirnya Rapat Paripurna DPR RI Setujui RUU Pilkada Ini

image
Suasana rapat paripurna DPR RI tentang RUU Pilkada, kembali ke mekanisme awal

Rideralam.com – Dunia politik tanah air memasuki awal baru. Salah satu kegiatan demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan kepala daerah akan memulai sebuah tahapan baru tapi lama. Yup, pemilihan kepala daerah akan kembali ke awal yakni dipilih melalui DPRD.

Keputusan perubahan dari pemilihan langsung oleh rakyat ke oleh DPRD telah dibuat dalam sebuah rapat paripurna DPR RI. Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui mekanisme voting di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (26/9) dinihari. Voting kelar sekitar pukul 01.40 WIB.

Dikutip dari Antaranews, mekanisme voting dipilih setelah dua kubu yang berbeda pendapat yaitu koalisi merah putih dan koalisi hebat tidak menemukan kata sepakat. Hasil voting tersebut dimenangkan oleh fraksi-fraksi dalam koalisi merah putih dengan jumlah suara sebanyak 226, sedangkan fraksi-fraksi dalam koalisi hebat dengan tambahan 17 suara dari fraksi Partai Golkar dan Fraksi Demokrat akhirnya memperoleh 135 suara

Apakah kembalinya mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan kemunduran dalam hal berdemokrasi? Sebenarnya tidak peduli dengan mekanisme model apapun dalam pemilihan kepala daerah. Semua kembali ke mental calon pemimpinnya serta rakyat yang dipimpin.

Jika dikatakan sebuah kemunduran berdemokrasi, dalam hal apa? Selama jaman reformasi belasan tahun pemilihan kepala daerah langsung juga masih banyak diwarnai sesuatu yang justru mengganggu ketertiban dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Kerusuhan yg dilakukan pihak yang kalah, korupsi para kepala daerah setelah terpilih yang berakhir di hotel prodeo hingga intrik-intrik kotor calon pemimpin dan tim suksesnya dalam usaha memenangkan pemilihan. Apakah itu dibilang kemajuan?

Lalu, apakah dengan pemilihan melalui DPRD bisa dijamin akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik? Tid ada jaminan juga. Lagi-lagi harus dikatakan semua kembali ke mental calon pemimpin itu dan si pemilihnya. Politik uang dan transaksional tidak bisa dihindari. Lobi-lobi kotor para pejabat tak bermoral akan menghiasi tahapan-tahapan pemilihan.

Namun, yang jelas semoga keputusan yg diambil dalam rapat paripurna DPR RI semalam bisa membawa gin perubahan yang lebih baik. Setidaknya tidak lagi mengganggu kenyamanan kita sebagai rakyat kecil dalam usaha mencari rejeki demi perut yang tidak kosong. Syukur-syukur jika ke depannya nanti negara ini mampu keluar dari krisis moral yang mendera hampir semua lapisan kehidupan. Amin.

Contact Me On:
e-mail: karis.nsz@gmail.com
whatsapp: +62 877 1 2727 000
twitter: @karismapr
other blog: http://sportupdate5.com

Advertisements

22 Comments

  1. klo pilkadal langsung gw mau bertanggung jawab kpd Tuhan YME thd pilihan ane krn ane milih orangnya langsung.

    klo pilkadal lewat DPRD.. gw ga brani tanggung jawab.. kyk beli kucing dalam karung, so mending gw golput!

    • pilihankan bebas dan rahasia, gimana kepala daerah terpilih bisa tau kl PNS itu milih dia atau gk? kecuali si pemilih koar2 sendiri atau nyata2 mendukung/tim sukses calon kepala daerah tertentu. ya kl kena mutasi karena pilihan dia kalah itu konskuensi dong, coba kl dia jadi pemilih biasa saja.

  2. wah…. kecewa berat pilkada harus lewat dprd… emang hebat kekuatan para koruptor…. undang undang pun bisa dirubah…..
    baru aja ane senang jokowi naik, n mau membantu kpk mengungkap Dan menyibak korupsi disetiap lini…. eh, DPR tempatnya wakil rakyat malah sarangnya koruptor merubah undang undang…

    mustinya rakyat demo besar besaran nih!!!!

  3. ada plus minus pemilihan langsung.
    plusnya, rakyat punya hak memilih pemimpin idolanya.
    minusnya, jabatan struktural di pemerintahan secara tidak langsung sudah berubah jadi jabatan politik, biasanya anggota tim sukses yg menduduki jabatan tertentu. belum lagi konflik yg melibatkan masyarakat yg justru merugikan masyarakat.

  4. Kalau saya lebih setuju pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat, daripada dipilih oleh DPRD. Karena tiap rakyat punya hak untuk menyalurkan haknya sesuai pilihannya. Hanya alasan biaya jadi lebih mahal kalau dipilih langsung oleh rakyat lalu undang² diubah, gak banget. Lagian semua biaya dari pemilihan itu dari pajak rakyat, mosok hak rakyat pesta demokrasi 5tahun sekali memilih sesuai hati nuraninya harus diwakilkan. Mau biaya lebih mahal atau lebih murah itu juga uang biayanya dari pajak rakyat.

  5. Dalam Sesuatu Keputusan Yang Diambil Adalah Membenarkan Pendapat Yang Di Berdasarkan Pendapat Yang Di Putuskan…Artinya Dari Pertanyaan,???
    Sebenarnya Mengenai Pemilihan Adalah Hak Suatu Peranan Yang Bijaksana..
    Setuju Maupun Tidak Setuju
    Sebagai Warga Negara Yang Baik,Kita Musti Menghargai Sesuatu Keputusan Yang Telah Di Putuskan,Setiap Keputusan Adalah Cerminan Permusyawarahan…
    Makna Dari Kepemilihan dsb,??
    Rakyat Memilih Wakil Rakyat ( Legislatif ),
    Wakil Rakyat Memilih Ketua Rakyat nya ( Kepala Daerah nya ( Rakyat ),
    Artinya ,?
    Dari Rakyat Utk Rakyat Kepentingan Rakyat.
    Dari Suatu Kata Yang Diambil Semboyan ABRI.

  6. KAMI SANGAT TERLUKAI …RAKYAT HARUSNYA MEMILIH PEMIMPIN ITU TDK PERLU DIWAKILKAN…KALO MELALUI DPRD PASTILAH KORUPSI LEBIH MERAJALELA, KARENA BAGAIMANA MUNGKIN WAKTU PEMILIHAN SAJA DPRD NYA SUDAH BISA DIKASIH GRATIFIKASI ALIAS UANG SOGOKAN…MANA MUNGKIN MAU MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP KEPALA DAERAH…KAN NAMANYA BUNUH DIRI

Comments are closed.