Ketika Persepsi Di Atas Undang-Undang… Belajar Dari Kasus PARKIR atau BERHENTI?!

Yang lagi heboh nih bro, adu argumen antara sopir taksi dengan petugas alias polisi ijo (rompinya ijo). Sebuah tayangan acara di Net TV yang memperlihatkan sebuah taksi tengah berhenti tepat di bawah rambu-rambu lalu lintas larangan parkir.

Si sopir taksi seorang bapak tua nampaknya menyadari betul bahwa dirinya memang berhenti di bawah rambu-rambu itu, ketika ada polisi menghampirinya Ia merasa tidak salah. Apa alasannya? Ternyata pak sopir menganggap bahwa Ia tidak salah sebab rambu-rambu yang ada adalah larangan parkir, bukan larangan berhenti. Sedangkan Ia tidak turun dan tidak meninggalkan taksi, selain itu Ia tetap menghidupkan mesin mobilnya. Sedangkan menurut polisi, si bapak tengah parkir di area itu. Siapa yang benar?

Menurut UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan BAB 1 Pasal 1 No. 15 dan 16 disebutkan..

15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya

16. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya

Dari pengertian tentang PARKIR dan BERHENTI di atas jelas bahwa si sopir dan taksinya memenuhi syarat untuk disebut

1. Tidak bergerak
2. Tidak ditinggalkan pengemudinya

Sehingga lebih pas untuk disebut BERHENTI bukan PARKIR. Sedangkan rambu-rambu yang ada di sana adalah P CORET alias DILARANG PARKIR bukan DILARANG BERHENTI.

Jadi, jika kita dilarang mencari siapa yang salah, oke kita ganti siapa yang benar? Sopir Taksi harus kita katakan benar!

Lalu kenapa tetap ditilang? Begini penjelasan pihak polisi

Meski demikian, polisi tersebut tetap menilang sopir taksi itu. Berkaca dari kejadian itu, Kasubdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Agustin Susilowati menyebutkan, polisi memiliki wewenang tertentu ketika sedang bertugas dan menghadapi situasi seperti cerita di atas.

“Dalam situasi tertentu, untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, petugas kepolisian dapat memerintahkan pengguna jalan untuk berhenti, jalan terus, mempercepat arus, memperlambat arus, atau mengalihkan arus,” kata Agustin kepada Kompas.com, Jumat (22/1).

Wah repot ya, persepsi polisi akan lebih tinggi di atas undang-undang kalau sudah begini. Rawan disalahgunakan oknum yang semakin hari semakin banyak. Jika seorang pengguna jalan raya sudah lengkap, sudah sesuai rambu namun ternyata bisa juga disalahkan jika si polisi mengatakan Ia salah karena persepsi si polisi beraangkutan. Lalu, buat apa dong rambu dan peraturan lainnya jika polisi punya hak veto begini. Jadi, jika selama ini ada proses tilang karena lampu nyala sebelah, lampu depan LED, atau karena spakbor pendek padahal bawaan pabrik juga tidak bisa disalahkan kalau persepsi polisi menganggap itu salah.. En do ne sah

Advertisements

5 Comments

  1. โ€œDalam situasi tertentu, untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, petugas kepolisian dapat menilang”

    Gitu mestinya.. ๐Ÿ˜€

  2. harus ada dasar hukum yang mengatur wewenang tersebut, jangan sampai wewenang yang tidak terbatas. bisa jadi alat baru untuk ‘oknum’ polisi yang tidak bertanggung jawab


    menurut bu agustin petugas kepolisian dapat memerintahkan pengguna jalan untuk berhenti, jalan terus, mempercepat arus, atau mengalihkan arus guna ketertiban dan kelancaran lalu lintas, kan tidak disebutkan menilang hehehe

  3. Dengan kata lain cukup 2 pasal
    1, Polisi selalu benar
    2, Jika polisi salah kembali ke pasal 1

    *tinggal di bantah itu oknum
    **Polisi juga manusia

Comments are closed.